Kisi-kisi PKN Kls VII

Kisi2 PKN kls 7

BAB 1
1. BPUPKI (singkatan, ketua, kantornya, hasil sidang)
2. PPKI ( singkatan, ketua,tugas, hasil sidang dan tgl nya, sebutan lain, tanggal pmbentukan)
3. Tokoh perumus falsafal Indonesia (Pancasila)
4. usulan dr masing2 tokoh perumus pancasila (hafalkan)
5. lagu garuda pancasila dn pengarangnya
6. Isi Pancasila (hafalkan)
7. arti Nasionalisme, Patriotisme, dan chauvinisme (hafalkan)
8. janji kmerdekaan Jepang, penyerahan Indonesia dr Belanda k Jepang(tanggal)

BAB 2
1. tujuan norma
2. macam2 norma
3. contoh dr masing2 norma
4. sanksi pelanggaran norma

note : pelajari juga dari ulangan ke 1 dan 2 yang sudah d bagikan oleh b'Yunia

Sekses ya PAS nya😊

Kisi-kisi PAS PKN Kls IX

Kisi-kisi PKN kls 9

BAB 1
1. Pengertian ideologi
2. makna pancasila sbg ideologi terbuka
3. pancasila secara objektif
4. arti tiap sila pancasila
5. fungsi Pancasila
6. 3 dimensi pancasila scr struktural
7. pemberontakan mada masa orde lama(latar belakangnya)
8. Perwujudan nilai2 pancasila dlm berbagai bidang
(Rangkuman ada di blog b'yunia)

BAB 2
1. makna dr tiap alinea pembukaan UUD 45 / pokok pikiran dr tiap alinea pembukaan UUUD 45
2. isi dari UUD 45

BAB 3
1. pengertian hukum
2. unsur hukum
3. tugas hukum
4.peggolongan hukum mnurut sumbernya
(rangkuman ttng HUKUM ada d blog b'yunia)

note : belajar juga dari ulangan yg sudah bu Yunia bagikan

Semangat 😊 Sukses PAS nya

RANGKUMAN PKN BAB 3 KELAS IX MATERI : " KEPATUHAN TERHADAP HUKUM"

RANGKUMAN PKN BAB 3

Kepatuhan Terhadap Hukum

Hukum adalah aturan, tata tertib dan kaidah hidup

Unsur-unsur hukum :

• Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
• Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib
• Peraturan itu bersifat memaksa
• Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas

Tugas hukum :

1. Menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat
2. Menjamin ketertiban,ketentraman,kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran
3. Menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam tata pergaulan masyarakat

Latihan Soal IPS Kelas IX Tema II

RANGKUMAN IPS KELAS IX Tema II Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju

RANGKUMAN IPS KELAS IX

Bab 2

Perkembangan Masyarakat Indonesia Menuju Negara Maju

Dampak Pertumbuhan Penduduk

Dampak positif :

a. Tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan  yang terus meningkat.
b. Bertambahnya kebutuhan akan pangan,sandang dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal.
c. Meningkatnya investasi karena makin banyak kebutuhan manusia.
d. Meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya.
Dampak negatif :
a. Meningkatkan angka pengangguran.
b. Meningkatnya angka kriminal.
c. Meningkatnya angka kemiskinan.
d. Berkurangnya lahan untuk pertanian dan permukiman.
e. Makin banyaknya limbah dan polusi.
f. Ketersediaan pangan makin berkurang.
g. Kesehatan masyarakat makin menurun.

Upaya Indonesia Mengendalikan Laju Pertumbuhan Penduduk
1. Progam Keluarga Berencana
2. Meningkatkan pendidikan yang diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik.
3. Pemberdayaan generasi muda
4. Mobilitas Penduduk di Indonesia

Urbanisasi = perpindahan penduduk dari desa ke kota.
Faktor pendorong : rendahnya penghasilan di desa, makin terbatasnya pemilikian lahan pertanian, terbatasnya lapangan kerja, sarana dan prasarana pendidikan serta hiburan di desa.
Faktor penarik : upah di kota yang lebih tinggi dibandingkan dengan di desa, jumlah dan peluang pekerjaan di kota yang lebih banyak dan bervariasi, sarana dan prasarana pendidikan dan hiburan yang lebih memadai.

Transmigrasi = perpindahan penduduk antarprovinsi di Indonesia.

1. Perkembangan Politik
Awal Kemerdekaan
a. Pembentukan Struktur Pemerintahan yang Lengkap
   1. Pengesahan UUD 1945
   2. Pemilihan Presdien dan Wakil Presiden
   3. Pembagian wilayah Indonesia
   4. Pembentukan kementrian
   5. Pembentukan Komite Nasional Indonesia
   6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
b. Perubahan Bentuk NKRI Menjadi RIS
Pada 23 Agustus – 2 November 1949, KMB diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Hal ini memberikan keuntungan dan kerugian untuk Indonesia. Keuntungan : Belanda mengakui secara formal kedaulatan penuh negara Indonesia di bekas wilayah Hindia Belanda. Kerugian : Republik Indonesia yang semula berbentuk kesatuan harus berubah menjadi negara serikat (wilayah Indonesia semakin sempit)
c. Indonesia Kembali Menjadi Negara Kesatuan
Terbentuknya RIS dianggap tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Proklamasi 17 Agustus 1945. Sehingga tidak sampai 1 tahun setelah pembentukan RIS, muncul berbagai pergerakan di negara-negara bagian yang hendak bergabung dengan RI untuk mewujudkan NKRI. Oleh karena itu, dibentuklah UUDS 1950 sebagai pengganti Konstitusi RIS. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi NKRI.

Masa Demokrasi Liberal
Pada masa ini, terjadi 7 kali pergantian kabinet, yaitu
1. Kabinet Natsir
2. Kabinet Sukiman
3. Kabinet Wilopo
4. Kabinet Ali Sastoamidjojo I
5. Kabinet Burhanuddin Harahap
6. Kabinet Ali Sastroamidjojo II
7. Kabinet Djuanda

Masa Demokrasi Terpimpin
Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 1959 yang isinya adalah dibubarkannya Konstituante, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak diberlakunya UUDS 1950; dibentuknya MPRS dan DPAS. 

Masa Orde Baru
1. Penataan stabilitas politik dengan membubarkan PKI dan Organisasi Massanya
2. Pemilihan umum (dilaksanakan 6 kali, tahun 1971,1977,1982,1992, dan 1997)
3. Peran Ganda ABRI (peran pertahanan dan keamanan dan peran dalam mengatur negara.)

 Masa Reformasi
1. Pemberdayaan DPR, MPR, DPRD (agar lembaga perwakilan rakyat benar-benar melaksanakan fungsi perwakilannya sebagai aspek kedaulatan rakyat)
2. Pembaharuan kehidupan politik (memberdayakan partai politik untuk menegakkan kedaulatan rakyat dengan mengembangkan sistem multipartai)
3. Penyelenggaraan pemilu
4. Militer dan dwifungsi ABRI dihapuskan secara bertahap 

2. Perkembangan Ekonomi

 Awal Kemerdekaan

1.    Permasalahan inflasi yang terlalu tinggi.

2.    Biokade Laut (menutup pintu keluar-masuk perdagangan Indonesia, sehingga barang-barang dagangan milik Indonesia tidak dapat diekspor, dan Indonesia tidak dapat memperoleh barang-barang impor.)
Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya :
a. Melaksanakan Progam Pinjaman Nasional
b. Melakukan diplomasi ke India
c. Mengadakan Hubungan Dagang Langsung ke Luar Negeri

Masa Demokrasi Liberal & Terpimpin
Permasalahan ekonomi menimbulkan berbagai upaya untuk mengatasinya. Antara lain 1.    Gunting Syafruddin, pemotongan nilai uang hingga nilainya tinggal setengahnya dari nilai normal.
2.    Sistem Ekonomi Gerakan Benteng, tujuannya untuk menumbuhkan kelas pengusaha di kalangan bangsa Indonesia, membimbing para pengusaha Indonesia yang berodal lemah, Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap dapat berkembang.
3.    Nasionalisasi De Javasche Bank, tujuan : menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan.
4.    Sistem Ekonomi Ali-Baba, tujuan : mendorong tumbuh dan berkembangnya pengusaha-pengusaha swasta nasional pribumi.
5.    Devaluasi Mata Uang Rupiah, untuk meningkatkan nilai rupiah dan rakyat kecil tidak dirugikan.

Masa Orde Baru
Progam jangka panjang
Pelita I (sasaran = pangan,sandang,perbaikan prasarana,perumahan rakyat,perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani
Pelita II (berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi)
Pelita III (lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan yang bertujuan terciptanya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila)
Pelita IV (menitikberatkan pada sektor pertanian untuk melanjutkan usaha menuju swasembada pangan, serta meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri sendiri)
Pelita V (menitikberatkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan dan meningkatkan produksi hasil pertanian lainnya)
Pelita VI (menitikberatkan pada sektor ekonomi, industri, pertanian, serta pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pendukungnya)

Masa Reformasi
A. Masa Pemerintahan Presiden B.J Habibie
1. menjalin kerja sama dengan IMF
2. menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika
3. membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri
B. Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, melemahnya nilai tukar rupiah.
C.Masa Pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri
Kebijakan =
1. meminta penundaan pembayaran utang sebesar US$ 5,8 miliar
2. mengalokasikan pembayaran utang luar negeri sebesar Rp 116.3 triliun
3. kebijakan privatisasi BUMN
D. Masa Pemerintahan Presiden SBY
Kebijakan =
1. Mengurangi subsidi BBM
2. Pemberian Bantuan Langsung Tunai
3. Pengurangan Utang Luar Negeri

3. Perkembangan Pendidikan

Awal Kemerdekaan
Tujuan pendidikan : lebih menekankan pada penanaman semangat patriotisme.
 Pendidikan terbagi atas 4 tingkatan : Pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi.

 Masa Demokrasi Liberal
Pada masa ini, didirikan beberapa universitas baru.

 Masa Demokrasi Terpimpin

Pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibukota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada
 didirikannya Institut Agama Islam Negeri untuk murid-murid lulusan pesantren yang beragama Islam. Juga didirikan sekolah untuk agama selain Islam. Tercatat pada tahun 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi

Masa Orde Baru

1. diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan.

2. dikembangkannya sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional.

3. Dilaksanakannya Intruksi Presiden Pendidikan Dasar yang membuat jumlah sekolah dasar meningkat pesat.

4. pemerintah melaksanakan progam Pemberantasan Buta Huruf, Progam Wajib Belajar, dan progam Gerakan Orang Tua Asuh.

Masa ReformasiMemprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner.

 Perkembangan Budaya

Dalam rangka melestarikan budaya nasional Indonesia, pemerintah melakukan usaha pengamanan budaya dan seni melalui inventarisasi, dokumentasi, dan penelitian warisan budaya nasional, pembinaan dan pemeliharaan peninggalan-peninggalan purbakala, serta mendaftarkan budaya nasional Indonesia ke UNESCO.

yuniaindonesia.blogspot.co.id